JASA CUSTOMS CLEARANCE INDONESIA
Seperti telah kita ketahui bersama bahwa keberadaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ( Bea dan Cukai ) tidak jauh – jauh dari pelabuhan. Bisa pelabuhan laut maupun pelabuhan udara. Misalkan di pelabuhan udara, Institusi ini ada bersama dengan institusi lain seperti Imigrasi, Perhubungan, Penerbangan (Sarana Pengangkut ) serta pergudangan.
Ketika sebuah barang akan dikirimkan atau dibongkar dipelabuhan antar negara, tentu akan melalui proses di bea dan cukai indonesia (customs clearance). Customs clearance adalah rangkaian proses penyelesaian dokumen administratif dan pajak dalam rangka ekspor/impor barang dengan tujuan dikeluarkannya Nota Pelayanan Ekspor/persetujuan pengeluaran barang oleh pihak bea dan cukai.
Pada kesempatan kali ini kita akan membahas customs clearance untuk barang impor umum dan ekspor yang pemberitahuannya menggunakan modul Pemberitahuan Impor Barang ( PIB ) dan modul Pemberitahuan Ekspor Barang ( PEB ).
Customs Clearance Import
1.Persiapan Kedatangan Sarana Pengangkut
Pengangkut disini didefinisikan sebagai orang yang berkuasa dan bertanggungjawab atas pengoperasian Sarana Pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang
Pengangkut disini didefinisikan sebagai orang yang berkuasa dan bertanggungjawab atas pengoperasian Sarana Pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang
Sedangkan sarana pengangkut adalah kendaraan/angkutan yang digunakan untuk menbawa barang/orang baik melalui jalur laut, udara ataupun darat.
Kewajiban yang harus ditunaikan ketika sarana pengangkut tiba di daerah pabean ( tiba disini ketika sebuah kapal lego jangkar di pelabuhan dan pesawat udara landing di bandara udara) :
Memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut (RKSP) ke Kantor bea dan cukai tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, dikecualikan untuk sarana pengangkut darat.
Wajib mencantumkan barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean yang diangkut oleh sarana pengangkutnya dalam manifestnya.
Wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkutnya sebelum melakukan pembongkaran.
Jika tidak dilakukan pembongkaran segera, kewajiban pemberithauan kepada bea dan cukai adalah maksimal 24 jam untuk sarana pengangkut laut, 8 jam untuk sarana pengangkut udara dan pada saat kedatangan untuk sarana pengangkut darat.
Memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut (RKSP) ke Kantor bea dan cukai tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, dikecualikan untuk sarana pengangkut darat.
Wajib mencantumkan barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean yang diangkut oleh sarana pengangkutnya dalam manifestnya.
Wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkutnya sebelum melakukan pembongkaran.
Jika tidak dilakukan pembongkaran segera, kewajiban pemberithauan kepada bea dan cukai adalah maksimal 24 jam untuk sarana pengangkut laut, 8 jam untuk sarana pengangkut udara dan pada saat kedatangan untuk sarana pengangkut darat.
Kewajiban pemberitahuan ini tidak berlaku bagi kapal yang berlabuh <= 24 jam dan tidak melakukan pembongkaran.
Pembongkaran dapat dilakukan tanpa pemberitahuan pabean kepada pihak bea cukai terlebih dahulu. Hal ini dilakukan hanya ketika dalam keadaan darurat seperti mengalami kebakaran, kerusakan mesin yang tidak dapat diperbaiki, terjebak dalam cuaca buruk, atau hal lain yang terjadi di luar kemampuan manusia.
Tetapi sarana pengangkut wajib melapor terlebih dahulu ketika “kejadian” dan tidak melepas kewajiban pemberitahuan pabean maksimal 72 jam setelah pembongkaran barang.
2. Pengajuan Dokumen PIB
PIB adalah dokumen pemberitahuan oleh importir/PPJK kepada pihak bea cukai atas barang impor, berdasarkan dokumen pelengkap pabean sesuai prinsip self assessment.
Dokumen pelengkap PIB :
Invoice
Packing List
Bill of lading/airway bill
Bill Asuransi
dst
Mekanisme penyampaian PIB dilakukan secara elektronik. Pertama – tama Importir/PPJK memasukkan data ke dalam modul PIB dan mengirimkannya secara elektronik ke Sistem Aplikasi Impor Bea dan cukai (SKP Impor). Dari komunikasi ini akan terbit respon respon dari reject samapai SPPB.
Invoice
Packing List
Bill of lading/airway bill
Bill Asuransi
dst
Mekanisme penyampaian PIB dilakukan secara elektronik. Pertama – tama Importir/PPJK memasukkan data ke dalam modul PIB dan mengirimkannya secara elektronik ke Sistem Aplikasi Impor Bea dan cukai (SKP Impor). Dari komunikasi ini akan terbit respon respon dari reject samapai SPPB.
3. Pemeriksaan ( Dokumen dan Fisik Barang )
Ketika Importir/PPJK mendapatkan respon Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) dari SKP Impor, maka tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :
Importir/PPJK menyerahkan Hard Copy PIB dan dokumen pelengkap dan menerima tanda terima dokumen dari petugas pemeriksa dokume
Importir/PPJK menyerahkan dokumen kesiapan barang dan petugas bea cukai melakukan perekaman ke SKP Impor, menerbitkan instruksi pemeriksaan barang dan penunjukan pemeriksa barang.
Petugas pemeriksa barang melakukan pemeriksaan barang bersama pemilik barang berdasarkan dokumen PIB.Petugas pemeriksa barang merekam hasil laporan pemeriksaan barang ( LHP ) dan mengupload foto barang ke SKP Impor
Importir/PPJK menyerahkan Hard Copy PIB dan dokumen pelengkap dan menerima tanda terima dokumen dari petugas pemeriksa dokume
Importir/PPJK menyerahkan dokumen kesiapan barang dan petugas bea cukai melakukan perekaman ke SKP Impor, menerbitkan instruksi pemeriksaan barang dan penunjukan pemeriksa barang.
Petugas pemeriksa barang melakukan pemeriksaan barang bersama pemilik barang berdasarkan dokumen PIB.Petugas pemeriksa barang merekam hasil laporan pemeriksaan barang ( LHP ) dan mengupload foto barang ke SKP Impor
LHP ini sangat penting terutama bagi Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) dalam rangka menetapkan klasifikasi barang dan menentukan nilai pabean.
4. Pembayaran Pajak dan Pemenuhan Dokumen
- Pajak terdiri dari Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, Dan Pajak dalam rangka imporPembayaran pajak bisa melalui Bank devisa Persepsi, kantor pabean dan PT. Pos
Pemenuhan dokumen ijin impor untuk barang larangan/pembatasan bisa melalui Portal INSW ( indonesia National Single Window ).
5. Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB)
SPPB adalah produk akhir bea cukai dari rangkain proses yang harus di jalani oleh Importir. Jadi pemilik barang sudah bisa mengeluarkan barang dari daerah pabean dan di bawa ke gudang sendiri.
Hubungi Kami :
Mobile : 0812 9252 6938
Mobile : 0812 9252 6938

0 Response to "JASA CUSTOMS CLEARANCE INDONESIA"
Posting Komentar